Berita Komunitas

“Apapun alasan Yudhoyono tidak datang ke Belanda, saya tidak sedikitpun meneteskan air mata, dia telah lebih dulu melarang saya,” ujar Wilders seperti dikutip ND.

Status persona non grata kepada Wilders diberikan oleh Presiden SBY pada 2008. Saat itu Wilders merilis sebuah film berjudul Fitna, yang dianggap menghina Islam. Film tersebut dengan seenaknya menyalahartikan beberapa ayat dari Alquran, yang langsung menimbulkan kecaman dari dunia internasional.

Selain Indonesia, negara lain yang memberikan persona non grata kepada Wilders adalah Inggris dan Denmark. Alasannya tidak jauh berbeda, yaitu Wilders telah menyebabkan disharmoni internasional karena penyebaran film tersebut.

Media-media Belanda berspekulasi bahwa Wilders-lah yang menjadi alasan utama penundaan kunjungan SBY, sedangkan tuntutan hukum oleh RMS pada pengadilan lokal di Den Haag hanyalah alasan yang dibuat-buat. Ini terkait dengan bergabungnya partai pimpinan Wilders, PVV, dalam koalisi pemerintahan baru. Seperti yang ditulis oleh Nederland Dagblad pada sebuah artikelnya, mereka mengatakan memperoleh info ini dari sumber dalam pemerintah yang mengatur kunjungan kenegaraan.

“Pembatalan kedatangan Yudhoyono ke Belanda karena dia memiliki masalah dengan pandangan anti-Islam Wilders. Kasus dengan RMS yang meminta penangkapan Yudhoyono, hanyalah alasan untuk membatalkan kunjungan, alasan sebenarnya adalah Wilders,” tulis Nederland Dagblad pada artikel yang berjudul “Presiden Indonesia Batal Datang Karena Wilders”.

Kementerian Luar Negeri Belanda menolak menanggapi spekulasi itu karena menggunakan sumber anonim, tanpa menyebutkan identitas yang jelas.

Namun, pemimpin Partai Demokrat 66 yang berhaluan sosial liberal progresif, Stientje van Veldhoven, seperti dikutip dari artikel tersebut mengatakan bahwa dia telah menduga sebelumnya pembatalan kunjungan SBY Selasa lalu berhubungan dengan partai pimpinan Wilders, PVV.

"Boleh jadi pemerintahan baru (Belanda yang melibatkan PVV) adalah alasannya. Kerjasama dengan PVV itu sulit diterangkan kepada negara lain. Kami memahami apa itu toleransi, namun di sisi lain negara-negara lain melihat PVV masuk pemerintahan," kata Van Veldhoven.

Sebelumnya, ketegangan sempat terjadi antara Wilders dengan Duta Besar Indonesia, Junus Effendi Habibie, yang mengatakan bahwa pemilih PVV adalah orang dengan gangguan jiwa. Wilders menyatakan tidak terima dengan pernyataan Habibie ini dan menuntut pemanggilan Habibie oleh Menlu Belanda.

Habibie, seperti dilansir dari laman Radio Nederland, mengatakan sebelumnya bahwa jika PVV berada di pemerintahan, maka kunjungan SBY atas undangan ratu Belanda akan terganggu karena SBY merasa tidak nyaman.